Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Pidana Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat

Authors

  • Ibnu Qodir IAIN Takengon
  • Ahmad Sholihin Siregar IAIN Takengon
  • Hasna Tuddar Putri IAIN Lhokseumawe

https://doi.org/10.54604/mbz.v11i2.86

Abstract

Paradigma hukum postif yang berlaku di Indonesia tidak mengenal mediasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana. Mediasi hanya dikenal dalam perkara perdata sebagai salah satu bentuk Alternatif Dispute Resolution (ADR), atau sarana alternatif penyelesaian sengketa diluar peradilan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana di Indonesia sering diselesaikan diluar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan lain sebagainya. Dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat, terdapat kententuan bahwa ada 18 jenis sengketata atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat. Jenisjenis perkara dalam qanun tersebut memang masih bersifat umum, akan tetapi beberapa perkara secara spesifik dapat digolongkan menjadi perkara pidana dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tulisan ini berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana penyelesaian perkara adat yang diatur dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan bagaimana analisis yuridis tentang penerapan mediasi dalam perkara yang masuk kategori pidana dalam qanun Aceh tersebut

Keywords:

mediasi, pidana, qanun aceh

References

Abbas, S. (2009). Mediasi dalam Prespektif

Hukum Syariah, Hukum Adat dan

Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.

Arif, B. N. (2008). Mediasi Penal Peyelesaian

Perkara diluar Pengadilan. Semarang:

Pustaka Magister.

Arthadi, K. (2009). Pengantar Umum Tentang

Alternatif Penyelesaian Sengketa dan

Penyelesaian Kontrak. Denpasar:

Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Bahasa, T. P. (2000). Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Husin, T. (2015). Penyelesaian Sengketa/

Perselisihan Adat Gampong di Aceh.

Kanun Jurnal Ilmu Hukum , XVII No.67.

Mansyur, R. (2010). Mediasi Penal Terhadap

Perkara Pidana Kekerasan Dalam

Rumah Tangga. Jakarta: Yayasa Gema

Yustitia Indonesia.

Mudzakir. (2001). Posisi Hukum Korban

Kejahatan dalam Sistem Peradilan

Pidana (Disertasi). Jakarta: Pasca

Sarjana Universitas Indonesia.

Mulyadi, L. (2011). Mediasi Penal dalam Sistem

Pidana, Pengkajia Asas, Norma dan

Praktik. Jakarta: LITBANGKUMDIL

Mahkamah Agung RI.

Musahadi. (2007). Mediasi dan Resolusi Konflik

di Indonesia. Semarang: Walisongo

Mediation Centre.

Pavlich, G. (2002). Towards An Ethics of

Restoratif Justice. Oregon: Willan

Publisihng.

PERMA. (2008). Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008

Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan. Jakarta: Mahkamah Agung

RI.

Rahmadi, T. (2010). Mediasi Penyelesaian

Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rosidah, N. (2014). Budaya Hukum Hakim Anak

di Indonesia. Semarang: Pustaka

Magister.

Shadiqin, L. A. (2015). Adat dalam Dinamika

Politik Aceh. Banda Aceh: ARTI &

ICAIOS.

Usman, R. (2003). Pilihan Penyelesaian

Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Utomo, S. (2017). Sistem Pemidanaan dalam

Hukum Pidana yang Berbasis

Restorative Justice. Mimbar Justitia , 05

No.01.

Downloads

Published

2022-03-22

How to Cite

Qodir, I., Ahmad Sholihin Siregar, & Hasna Tuddar Putri. (2022). Analisis Yuridis Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Pidana Dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat. Mubeza, 11(2), 61–68. https://doi.org/10.54604/mbz.v11i2.86